Kurangnya Animo Masyarakat Terhadap Pemilu 2014
Pada bulan April 2014 masyarakat Indonesia akan
merayakan pesta demokrasi. Dimana rakyat Indonesia akan memilih pemimpin –
pemimpin baru. Diharapkan pemimpin selanjutnya dapat menuntaskan kinerja
pemerintah saat ini yang belum maksimal. Dan bukan hanya sekedar janji – janji
manis atau obral rencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi,
pemilu 2014 dapat dijadikan momentum untuk memilih pemimpin yang berkomitmen
kuat untuk menuntaskan permasalahan – permasalahan di bangsa ini.
Namun tidak terlepas dari itu apakah
seluruh masyarakat menyadari betapa pentingnya pemilu? Sedangkan jika kita Flasback
di pemilu sebelumnya, banyak Warga Negara Indonesia yang di luar maupun
dalam negeri mengurungkan niatnya untuk memilih pemimpin di negara mereka,
negara kita. Sungguh ironis jika kita sedikit peka terhadap demokrasi di negara
kita ini. Korupsi, Kolusi, Nipotisme hampir sudah menjadi hal biasa bagi
sebagian orang. Apa mungkin karena hukum di Indonesia kurang Adil? Seperti
contoh, hukuman seorang anak kecil yang hanya mencuri ayam atau sandal dipidana
kurungan 4 tahun. Sedangkan koruptor yang korupsi hingga Milyaran Rupiah pun
hanya dipidana beberapa tahun saja. Kurangnya sikap peduli antar setiap orang juga
hampir telah hilang. Mungkin wajar saja bilamana rakyat Indonesia beranggapan
bahwa “Pilih dia atau tidak yang penting saya masih bisa makan!” . Kalimat itu
sering terdengar dikalangan menengah kebawah.
Hampir di setiap Pemilu isu
DPT (Daftar Pemilu Tetap) selalu hadir. Meski ini pemilu ke-4 di era reformasi,
tak ada jaminan masalah DPT tak akan muncul lagi. Saya tertarik untuk membuka
tentang Partisipasi Pemilu 2014. Dikatakan oleh komisioner KPU divisi
sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan SDM, Sigit Pamungkas, dalam
Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi penyelenggaraan informasi dan sosialisasi
Tahapan Pemilu 2014 di Hotel Wangsa, Rabu(9/10) bahwa salah satu keberhasilan
pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilihnya, di samping parameter
– parameter lainnya seperti kemampuan mengelola konflik dan terpilihnya
individu yang kredibel. Pemilihan umum jangan hanya dilihat sebagai sebuah aktifitas administratif belaka, namun
lebih menekankan pada makna substansinya. Pada konteks ini, pemilihan harus di
desain agar dapat menjadi sebuah pesta rakyat yang menghibur. “Partisipasi
pemilih menjadi mejadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pemilu,”
ungkap Sigit.
Hal serupa juga disampaikan
anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Menurutnya, target partisipasi pemilih
pada Pemilu 2014 sebesar 75 persen. “Target kita, partisipasi pemilih yang pada
Pemilu 2009 mencapai 71% bisa meningkat menjadi 75% di Pemilu 2014 mendatang.
Selain itu, upaya lain untuk mengatasi angka golput adalah dengan penguatan
daftar pemilih,” ujar Ferry. Beberapa strategi peningkatan sosialisasi dan
partisispasi yang dilakukan KPU, urai Sigit, diantaranya dengan melibatkan
kelompok – kelompok strategis, seperti pemilih pemula, kaum beragama,
perempuan, penyandang disabilitas dan kaum marginal. Mereka dapat menjadi
pioneer dalam sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih. Namun apakah
penguatan daftar pemilih seperti melibatkan kelompok – kelompok strategis,
seperti pemilih pemula, kaum beragama, perempuan, penyandang disabilitas dan
kaum marginal itu bisa mendobrak angka persentase menjadi setidaknya terpaut
diangka 75%. Sedangkan partisipasi pemilu di Indonesia ini selalu saja tak
memenuhi harapan.
Masyarakat Indonesia juga sempat
dikagetkan oleh drama politik di senayan yang menolak penetapan atau pelantikan
Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III di DPR RI. Hal memalukan tersebut tentu
akan membuat Publik semakin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Anggota fraksi yang tidak memahami aturan atau Ruhut Sitompul yang tidak layak
menjadi seorang pemimpin?
Dua variabel ini
mengindikasikan lemahnya demokrasi di Indonesia. Ketidak akuran anggota dewan tersebut
tentu menjadi sesuatu yang buruk bagi citra
DPR di mata publik. Seharusnya masyarakat dicerdaskan dengan bukti-bukti nyata
kinerja positif wakil rakyat. Bukan di suguhkan melalui opini-opini pembodohan
politik karya wakil rakyat. Ditambah dengan meningkatnya
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut,
seperti, nonton film porno saat sidang, menjual agama untuk nikmat sesaat
(kawin kontrak), hingga tindakan korupsi yang tiap tahun semakin meningkat. Hal
ini tentu akan berdampak negatif pada pemahaman masyarakat terhadap kualitas
kerja eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia.
Demikian sedikit informasi tentang
kemungkinan kurangnya animo masyarakat terhadap pemilu 2014. Kini menjadi tugas
bersama bangsa ini agar kita bersama-sama menyukseskan pemilu yang masih
tersisa sekitar beberapa bulan lagi. Sebuah pemerintahan akan kuat apabila
pemerintah tersebut dipilih murni oleh mayoritas rakyat dan bukan dimenangkan
oleh pemilih semu yang bisa tercipta ataupun diciptakan. "Memilih adalah
Hak dan bukan kewajiban." Relakah kita memberikan hak kita kepada orang
lain? Kalau dibiarkan maka akan banyak yang rela dengan kecuekannya, dan
resikonya pemerintah pemenang pemilu selama lima tahun memerintah akan terus
dirongrong dan tidak mempunyai kewibawaan.
Sumber : www.kpu.go.id
m.detik.com
17.32
|
Label:
Tugas
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pages
Diberdayakan oleh Blogger.
3 komentar:
Semoga tidak jadi ajang janji palsu
www.kainendek.com
Posting Komentar